Polling

Bagaimanakah kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Profil / Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

?TUGAS POKOK DAN FUNGSI

           DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DINAS

  1. Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di
    bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
    pembantuan yang diberikan kepada daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :
    • Penyusunan rencana dan program di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
    • Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
    • Pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
    • Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
    • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
    • Pelaksanaan administrasi dinas;
    • Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan teknis dinas; dan
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


    SEKRETARIAT

    1. Pasal ( 8 ) sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasikan,
      pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan
      ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,
      keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi
      penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
      (a.) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan dinas; (b.) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas; (c.) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas; (d.) Pengoordinasian,
      pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
      (e.)Pengoordinasian
      dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; (f.)
      Pengoordinasian
      pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan
      informasi dan dokumentasi; (g.)
      Penyelenggaraan
      pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
      (h.)Pelaksanaan
      monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
      (i.)Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
      kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.


    SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

    Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas Melakukan
    penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
    serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan
    anggaran, pengelolaan data dan informai, pengelolaan keuangan, penatausahaan
    keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
    lingkungan dinas.


    SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas Melakukan
    penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
    serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
    barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan
    ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan
    administrasi di lingkungan dinas.



    BIDANG PERIKANAN TANGKAP

    1. ??Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan
      perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
      serta pelaporan meliputi sarana dan kenelayanan, prasarana dan pengendalian
      sumber daya ikan serta pengolahan tempat pelelangan ikan.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi : (a.)
      Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan prasarana perikanan tangkap dan sarana penagkapan
      ikan; (b.)
      Pendidikan
      dan penelitian, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan
      akses, ilmu pngetahuan, teknologi dan informasi bagi nelayan kecil; (c.)
      Pengendalian
      sumberdaya ikan diperairan umum daratan;
      (d.)Pengelolaan
      dan penyelenggaraan pelelangan ikan; (e.)
      Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
      kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


    SEKSI SARANA DAN KENELAYANAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai
    tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
    pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan
    pemeliharaan sarana penangkapan ikan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan
    dan pendampingan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan,
    teknologi dan informasi.


    SEKSI PRASARANA DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA IKAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan
    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
    pemntauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pemeliharaan
    prasarana perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya ikan di perairan umum
    daratan.


    SEKSI PENGELOLAAN DAN PELELANGAN IKAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan
    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
    pemntauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan
    pelelangan ikan
    .


    BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

    1. Bidang perikanan mempunyai tugas melaksanakan
      perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
      serta pelaporan meliputi sarana dan perbenihan, prasarana dan kesehatan ikan, serta pengelolaan dan pembudidayaan ikan
      .
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan  fungsi : (a.) Pengadaan/
      pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta laboratorium ;
      (b.) Pendidikan
      dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan
      akses, ilmu pengtahuan, teknologi dan informasi serta pengembangan agrobisnis
      bagi pembudidaya ikan kecil; (c.) Pembudidaya
      ikan perairan umum daratan (culture base fisheries);(d.) Penyedia
      benih dan calon induk ikan yang baik (cara pembenihan ikan yang baik/cara
      pembudidaya ikan yang baik); (e.) Pencegahan
      dan penanggulangan hama dan penyakit , pengawasan obat ikan, pengembangan
      kawasan perikanan budidaya dan fasilitasi sertifikat keamanan dan mutu serta
      lingkungan; (f.)
      Pengelolaan
      dan penyelenggaraan pembudidaya ikan termasuk pemasarannya pada aset milik
      dinas; (g.)
      Pelaksanaan
      tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan
      fungsinya.


    SEKSI SARANA DAN PERBENIHAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan
    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
    pemntauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana
    budidaya ikan , pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan,
    kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
    serta pengembangan agrobisnis bagi pembudidaya ikan kecil, pembudidaya ikan
    perairan umum daratan, penyediaan benih dan calon induk ikan bermutu serta
    fasilitasi sertifikasi pembudidayaan/pembenihan ikan yang baik (Cara pembenihan
    ikan yang baik/cara budidaya ikan yang baik).





    SEKSI PRASARANA DAN KESEHATAN IKAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
    perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemntauan, evaluasi
    serta pelaporan meliputi pembangunan dan pemeliharaan prasarana perikanan
    budidaya dan laboratorium, pencegahan dan penaggulangn hama dan penyakit,
    pengawasn obat ikan, pengembangan kawasan perikanan budidaya dan fasilitasi
    sertifikasi keamanan dan mutu serta lingkungan.


    SEKSI PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pembudidayaan ikan termasuk pemasarannya pada aset milik dinas.


    BIDANG USAHA PERIKANAN

    1. Bidang usaha perikanan menpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perikanan, pelayanan perikanan serta peningkatan daya saing hasil perikanan.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi : (a.) Pembinaan
      teknis, kelembagaan, ekonomi, penerapan teknologi, hukum, dan ekologis bagi
      kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya; (b.)
      Penerbitan
      kartu identitas nelayan dan pembudidaya ikan kecil, surat tanda pencatatan /
      pendaftaran kelompok dan usaha, rekomendasi surat izin usaha perikanan,
      rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dan rekomendasi kredit program bagi
      nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya; (c.)
       
      Pembangunan/pengadaan
      dan pemeliharaan sarana prasarana peningkatan daya saing, akses penjualan,
      promosi, mutu, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha,
      pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi
      kelompok usaha peningkatan daya saing hasil perikanan produksi nelayan dan
      pembudidaya ikan kecil dalam wilayah kabupaten; (d.)
      Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
      kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


    SEKSI PEMBINAAN USAHA PERIKANAN

    Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
    perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemntauan, evaluasi
    serta pelaporan meliputi pembinaan teknis, kelembagaan, ekonomi, penerapan
    teknologi, hukum, dan ekologis bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil
    dan usaha pendukungnya.


    SEKSI PELAYANAN USAHA PERIKANAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
    perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemntauan, evaluasi
    serta pelaporan meliputi penerbitan kart identitas nelayan dan pembudidaya ikan
    kecil, surat tanda pencatatan/pendaftaran kelompok dan usaha( Tanda daftar
    kelompok dan tanda pencatatan usaha perikanan), rekomendasi surat izin usaha
    perikanan, rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dan rekomendasi kredit
    program bagi nelayan, pembudidaya ikan kecil dan usaha pendukungnya serta
    pelayanan lainnya.


    SEKSI PENINGKATAN DAYA SAING HASIL PERIKANAN

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan
    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
    pemntauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana
    prasarana peningkatan daya saing, akses pasar, promosi, mutu, pendidikan dan
    pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses, ilmu
    pengetahuan, teknologi dan informasi bagi kelompok usaha, peningkatan daya
    saing hasil perikanan produksi nelayan dan pembudidaya ikan kecil.